Ratu Atut Chosiyah

Plt. Gubernur Banten Wanita Penuh Kepalsuan

Thursday, June 15, 2006

Korupsi Karangsari Rp 5 Miliar Terkatung-katung

SETELAH 3 tahun, kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Karangsari senilai Rp 5 miliar, berkas perkaranya tak kunjung ke Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan keadilan.

Padahal kasus ini menjadi sorotan masyarakat karena diduga kuat melibatkan Atut Chosiyah, Plt Gubernur Banten dan sang ayah tercinta, Chasan Sochib serta pejabat teras di lingkungan Pemprov Banten dan Pemkab Pandeglang.

Kasus ini dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten dan Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada tahun 2003. Pelaporannya adalah Lembaga Advokasi Masalah Publik (LAMP).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten memang sudah menetapkan tersangka atas kasus ini, Tantan yang menjabat Pimpro. Namun Atut Chosiyah dan Chasan Sochib tak pernah dimintai keterangan tentang kasus ini yang menggunakan APBD tahun 2002, sehingga berkas perkara itu tidak pernah lengkap dan tidak memenuhi syarat untuk dilimpahkan ke pengadilan.

Kepala Kejati Banten, Kemal Sofyan Nasution melalui Asisten Pengawasannya, AF Basyuni, penyebab tersendat-sendatnya penyelidikan kasus Karangsari adalah terdapat perbedaan antara hasil perhitungan kerugian negara oleh auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kejati Banten. Versi BPKP menyebutkan angka Rp 5 miliar, sesuai dengan nomenklatur di APBD. Sedangkan Kejati Banten berpegang teguh pada Rp 3,5 miliar karena hanya uang itu yang digunakan untuk membebaskan lahan Karangsari.

Hasil pemeriksaan BPK maupun BPKP memang menyebutkan angka Rp 5,14 miliar, sesuai dengan besaran anggaran yang tercantum dalam APBD 2002. Di antaranya untuk pembebasan lahan Karangsari Rp 3,5 miliar. Namun sisanya, Rp 1,64 miliar juga menjadi temuan BPK dan BPKP karena tak ada pelaksanaan proyek pelebaran jalan itu.

Sebenarnya, Dengan temuan BPK dan perhitungan BPKP itu, Kejati Banten justru mendapatkan dua perkara. Pertama, perkara dugaan korupsi pengadaan lahan Karangsari Rp 3,5 miliar. Kedua, perkara dugaan korupsi pelaksanaan pelebaran Jalan Raya Serang-Pandeglang tahun 2002 yang dinilai tidak dilaksanakan. Kenyataannya, kasus ini terkatung-katung hingga 3 tahun lebih. (tim Banten link)

4 Comments:

  • At 11:51 PM, Anonymous Anonymous said…

    Aneh betul Kejaksaan Tinggi Banten. Begitu jelasnya, kasus karaangsari melibatkan Ratu Atut Chosiyah, tetapi terkatung-katung. Ini pasti ada apa-apa? Apa para jaksa di sana turut menikmati uangnya ya? Saya dengar malah lahan kantor Kejati Banten sendiri dibelikan Pemprov Banten dari dana Tidak Tersangka yang seharusnya digunakan untuk orang miskin, bencana alam dan bencana sosial. Wah seru sekali Banten ini ya?

     
  • At 11:27 PM, Anonymous Anonymous said…

    Walaaaah, rumor yang aku dengar lebih hebat lagi. Kudengar ketika Kemas Yahya Rahman, dulu Kejati Banten bawa 2 berkas perkara korupsi, Karangsari dan dana perumahan. Si Djoko memang naif, tak bereaksi. Eh, tuh berkas kono dibawa ke Chasan Sochib, bapaknya si Atut. Tuh jadinya, Djoko dipenjara, Atut jadi Plt Gubernur Banten.
    Yadi di Serang

     
  • At 9:52 PM, Blogger Putri Samudra Legowo said…

    Sangat salut bagi Ratu Atut Chosyiah yang katanya penuh "amanat" dan "istiqomah". saya, selaku warga negara Indonesia yang berada di wilayah Banten turut prihatin atas kasus yang menimpa. KORUPSI harusnya diberantaskan BUKAN DILESTARIKAN. saya ketika mendengar lagu sindiran untuk para koruptor yang dinyanyikan oleh orang kreatif yang sengaja mengapresiasikan ide dan dituangkannya kedalam sebuah lagu untuk para koruptor, merasa sangat takjub. bayangkan saja, alangkah malangnya nasib negara ini bila korupsi terus menerus meningkat. Hukum harus ditegakkan, dan harus diluruskan. Bahkan bagi saya, hukum harus lebih lurus daripada sebatang bambu yang paling lurus sekalipun. Pergi ke Bali, Jalan-jalan ke Eropa, apapun tinggal tunjuk-tunjuk saja memang sudah menjadi ciri khas para koruptor. Harusnya, pemimpin yang sudah dipercayai dan diamanahi oleh rakyat harus bisa mengabdi dengan hati dan nurani. Apakah ibu tidak punya hati nurani? mungkin karena hawa nafsu yang membuat ibu masuk dan terperangkap didalam sel tahanan. Lihat sekekeliling ibu! mohon dengarlah suara hati kami. Dana APBN tidak mencukupi hanya karena korupsi, anak-anak yang ingin bersekolah dan ingin merubah negeri ini harus bersusah payah melewati jembatan yang telah tidak layak untuk digunakan. sangat prihatin bagi negara rakyat ini. Semoga, Kami, generasi muda setelah para sesepuh yang telah bersusah payah mendidik kami, DAPAT LEBIH MAMPU MENGABDI KEPADA RAKYAT DENGAN TULUS,DAN IKHLAS. Mencalonkan sebagai pemimpin bukan karena semata-mata "UANG" & "JABATAN". Tapi karena kami INGIN generasi muda yang akan menduduki kursi pemimpin nantinya tidak pernah kotor, dan mengenal kata korupsi.
    Terimakasih.

     
  • At 8:36 AM, Blogger Anton Kusuma said…

    Bajingan memang semua aparat

     

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home